EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF PRAGMATISME: Studi Analisis Kebijakan Pembatasan Jam Pesta oleh Pemerintah Kota Kupang

Abstract

Kebijakan publik dirancang sebagai instrumen pemerintah untuk merespons persoalan konkret yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Di Kota Kupang, aktivitas pesta masyarakat yang berlangsung hingga larut malam kerap menimbulkan gangguan ketertiban umum, kebisingan, serta potensi konflik sosial, sehingga mendorong Pemerintah Kota Kupang menetapkan kebijakan pembatasan jam pesta malam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembatasan jam pesta, menilai efektivitasnya dalam perspektif pragmatisme, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Pendekatan pragmatisme digunakan untuk menilai kebijakan berdasarkan manfaat praktis dan konsekuensi nyata yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata pada aspek legal-formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah daerah, serta wawancara terbatas dengan aparat pemerintah dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menafsirkan temuan penelitian dalam kerangka pragmatisme untuk melihat dampak kebijakan terhadap ketertiban sosial, perubahan perilaku masyarakat, dan tingkat penerimaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan jam pesta di Kota Kupang telah memberikan dampak positif berupa berkurangnya kebisingan dan meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya ketertiban malam hari. Namun, efektivitas kebijakan belum sepenuhnya merata akibat kuatnya nilai sosial-budaya masyarakat, keterbatasan kapasitas aparat, serta penegakan yang cenderung persuasif tanpa sanksi yang tegas. Faktor pendukung efektivitas kebijakan meliputi dasar hukum yang jelas, komitmen pemerintah, serta keterlibatan aktif tokoh masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif pragmatisme, kebijakan pembatasan jam pesta perlu terus dievaluasi dan disesuaikan agar mampu menjawab dinamika sosial secara berkelanjutan.